Rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menyoroti pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara hadir dalam krisis kemanusiaan berskala besar. Tokoh nasional sekaligus calon presiden, Anies Baswedan, secara terbuka mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas bencana yang telah mengguncang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga provinsi tersebut.
Dorongan itu disampaikan Anies setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak dalam beberapa hari terakhir, antara lain Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Di lokasi pengungsian, Anies menyaksikan langsung kondisi warga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terhenti aktivitas pendidikannya, serta para kepala keluarga yang lahan dan sumber penghidupannya tertimbun lumpur dan material kayu akibat bencana.
Menurut Anies, situasi yang ia temui di lapangan menunjukkan bahwa bencana tersebut tidak lagi dapat diperlakukan sebagai persoalan daerah semata.
“Setelah melihat langsung kondisi masyarakat, sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani oleh daerah sendiri. Sudah saatnya negara mengakui ini sebagai bencana nasional,” ujar Anies.
Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pernyataan sikap negara dalam mengakui besarnya skala kerusakan dan penderitaan warga. Status tersebut, menurutnya, menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat mengerahkan sumber daya secara lebih luas, cepat, dan terkoordinasi.
Status Nasional dan Perluasan Tanggung Jawab Negara
Anies menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional akan membawa dampak signifikan bagi masyarakat terdampak. Dengan status tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menggerakkan anggaran nasional, personel lintas kementerian dan lembaga, relawan, alat berat, serta dukungan TNI dan instansi terkait lainnya.
Percepatan distribusi bantuan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan layanan kesehatan dinilai sangat menentukan keberhasilan penanganan darurat. Selain itu, mobilisasi alat berat dan pembukaan akses wilayah yang terputus akibat bencana menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan awal.
Lebih jauh, Anies menilai bahwa status bencana nasional merupakan fondasi bagi pemulihan jangka panjang. Program rehabilitasi dan rekonstruksi—mulai dari perbaikan rumah warga, sekolah, fasilitas umum, infrastruktur jalan, hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil—membutuhkan keterlibatan negara secara langsung dan berkelanjutan.
Menjawab Kekhawatiran, Bukan Menunda Keputusan
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan anggaran, Anies menyatakan bahwa kehati-hatian memang diperlukan. Namun, menurutnya, kehati-hatian tidak boleh berujung pada penundaan keputusan strategis.
“Kekhawatiran itu wajar, tetapi jawabannya adalah pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan, bukan menunda penetapan bencana nasional,” tegasnya.
Ia menilai bahwa status bencana nasional justru menjadi pesan moral bahwa negara tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas.
Keputusan Hari Ini Menentukan Pemulihan Esok Hari
Meski bencana telah berlangsung selama beberapa waktu, Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional masih sangat relevan. Tahap tanggap darurat masih berjalan, sementara pemulihan sosial dan ekonomi diperkirakan akan berlangsung dalam jangka panjang.
Menurutnya, keputusan pemerintah hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara dalam satu hingga dua tahun ke depan.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa bisa bergerak lebih cepat dan lebih masif jika status ini ditetapkan,” ujar Anies.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pihak mengawal penanganan bencana secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat yang masih bertahan di pengungsian benar-benar merasakan kehadiran negara, tidak hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan kehidupan mereka secara menyeluruh.
